Sabtu, 17 Februari 2018

Pembantaian di Myanmar Era Baru Kegelapan ASEAN


Laporan khusus kantor berita Reuters mengungkap wajah kelam operasi militer Myanmar di Rakhine, negara bagian di ujung barat Myanmar. Militer dibantu oleh polisi, milisi, dan warga Buddha membantai warga Muslim Rohingya—selain menjarah dan membakar rumah.


Dirilis pada Kamis 8 Februari, laporan khusus menemukan jejak pembantaian sepuluh pria Rohingya di Inn Din, sebuah desa di Rakhine. Korban adalah warga sipil yang berprofesi sebagai pejaga toko, nelayan, guru agama, dan dua pelajar. Usia mereka antara 17 tahun hingga 45 tahun.

Tragedi terjadi pada awal September tahun lalu dalam aksi yang diklaim militer sebagai “operasi pembersihan” terhadap kelompok teroris yang menyerang pos polisi pada akhir Agustus. Pagi 2 September, kesepuluh Rohingya itu dijejerkan dengan tangan saling terikat. Satu per satu mereka dieksekusi — dua orang ditebas warga Buddha dan delapan lainnya ditembak mati milisi — dan mayat mereka kemudian dijejalkan ke dalam satu lubang.
Laporan Reuters berawal dari informasi berupa foto kesepuluh Rohingya itu yang diberikan sesepuh warga Buddha di Inn Din. Kantor berita berbasis di London, Inggris, itu kemudian mendapatkan konfirmasi dari warga desa lain, milisi, anggota militer, dan keluarga korban yang mengungsi di Bangladesh.

Temuan Reuters menjadi yang pertama yang bersumber dari pelaku. Selama ini, kabar kekejaman militer Myanmar hanya datang dari pengungsi Rohingya di kamp pengungsian. Kesaksian yang diperoleh Reuters juga menepis klaim rezim di Naypyidaw bahwa pelaku pembakaran dan penjarahan properti Rohingya adalah kelompok teroris.
Investigasi Reuters atas pembantaian di Inn Din berujung kepada penahanan dua reporternya pada Desember. Keduanya adalah warga Myanmar: Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Mereka didakwa dengan tuduhan mendapatkan dokumen rahasia dan diancam dengan Undang-Undang Rahasia Pemerintah dengan hukuman maksimal 14 tahun penjara.

Kepada Reuters, militer tak membantah pembantaian tersebut. Hanya, militer mengklaim kesepuluh Rohingya itu adalah anggota kelompok teroris. Militer juga berdalih terpaksa membantai mereka karena situasi saat itu tak memungkinkan militer menyerahkan mereka ke kepolisian untuk diadili.

“Kami akan menyelidiki setiap laporan pelanggaran hak asasi manusia jika ada buktinya,” ujar juru bicara militer Zaw Htay. “Tapi, komunitas internasional harus memahami bahwa kelompok terorislah yang pertama menyerang.”

Tapi, kesaksian warga Buddha yang diperoleh Reuters justru membantah keterangan militer. Pada saat itu, di Inn Din, tak ada sama sekali serangan teroris terhadap militer. Kesepuluh orang itu diambil begitu saja oleh tentara.

Selain ReutersAssociated Press juga mendapatkan foto lima kuburan massal di Gu Dar Pyin, masih desa di Rakhine. AP melaporkan mereka telah memverifikasi informasi tersebut dengan mewawancarai sejumlah saksi. Foto yang diterima AP juga memperlihatkan mayat di dalam lubang-lubang yang disirami cairan asam.

“Kabar tersebut benar-benar mengguncang nurani,” kata Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network, Kyaw Win, kepada INDOPRESS.ID. “Kuburan-kuburan massal itu adalah bukti bahwa militer Myanmar secara sistematis menyerang warga Muslim Rohingya.”
Kyaw Win berharap, Dewan Keamanan PBB mengambil sikap terhadap Myanmar menyusul kabar pembantaian tersebut. Dia juga meminta ASEAN — perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara — untuk menuntut pertanggung jawaban dari Myanmar.

ASEAN sejauh ini diam seribu bahasa atas kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi di salah satu negara anggotanya itu. Padahal, salah satu prinsip dalam Piagam ASEAN adalah penghormatan kepada hak asasi.

Pemimpin negara ASEAN hanya bisa memberi bantuan kemanusiaan pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh. Kyaw Win menyebut apa yang dilakukan ASEAN baru sebatas “diplomasi mi instan.”

Ironisnya, Duta Besar Indonesia di Myanmar, Ito Sumardi, menyatakan bahwa tak ada genosida di Rakhine. Dalam sebuah pertemuan dengan pejabat Myanmar di Ibukota Naypyidaw, Kamis 1 Februari, Ito juga menyebut apa yang terjadi di Rakhine adalah konflik antara warga asli Rakhine dengan imigran, demikian dilaporkan media Myanmar Democratic Voice of Burma.

Pembantaian di Inn Din dan Gu Dar Pyin hanyalah bagian dari episode berdarah kekerasan atas Muslim Rohingya di Rakhine. Sedikitnya 690 ribu Rohingya dipaksa meninggalkan desa mereka dan mengungsi di perbatasan Bangladesh sejak Agustus tahun lalu.

Hingga kini, tak ada satu pun sanksi internasional atas rezim di Myanmar meskipun banyak pemimpin dunia mengecam kekerasan di Rakhine. Sementara itu, Kanselir Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang dikenal sebagai kampiun hak asasi, dikecam oleh banyak bekas pendukungnya di negara Barat. Suu Kyi dinilai tak cukup menggunakan kewenanggannya untuk menghentikan persekusi atas Rohingya.[](Irman A)
Load disqus comments

0 komentar